Penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan Tata Kelola Perusahaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Social Share

Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Perusahaan

Seiring dengan peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Good Corporate Governance (GCG) di dalam industri jasa keuangan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang secara lebih komprehensif mengatur mengenai GCG, Perusahaan berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam mengakomodir setiap perubahan yang ada dengan tetap berpegang teguh pada kelima prinsip dasar GCG yang terdiri dari: (i) Keterbukaan (transparency); (ii) Akuntabilitas (accountability); (iii) Tanggung Jawab (responsibility); (iv) Independensi (independence); dan (v) Kewajaran (fairness).

 

Hasil Laporan dan Penilaian Mandiri Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Perusahaan Tahun 2015

Penerapan prinsip-prinsip GCG berdasarkan hasil penilaian mandiri penerapan prinsip-prinsip GCG tahun 2015 yang telah disampaikan kepada Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Perusahaan No.28/MI/II/2016 tanggal 26 Februari 2016, Perusahaan telah melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan baik dalam struktur, sistem maupun dokumen, dibandingkan hasil penilaian mandiri tahun 2014, yakni:

 a.       Struktur

Per tanggal 31 Desember 2015, terdapat perubahan struktur pada susunan Direksi, dimana Ibu Nelly Husnayati telah mengundurkan diri dan perusahaan mengangkat Ibu Apriliani T Siregar sebagai Direktur Perusahaan. Pada tahun 2015, tidak ada perubahan dalam struktur Dewan Komisaris.

 

b.      Sistem

Secara berkelanjutan mengembangkan whistleblowing system dengan mengaktifkan Hotline Ethics Service dan melakukan sosialisasi melalui beberapa inisiasi dengan memanfaatkan berbagai media ke seluruh karyawan dan tenaga pemasar.

 

c.       Dokumen

1)      Sebagai bentuk komitmen atas penerapan GCG, Perusahaan telah melakukan pemetaan atas komite-komite yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (”POJK GCG”) dan dibutuhkan oleh Perusahaan yang terdiri dari: (i) Komite Tata Kelola; (ii) Collaboration Committee; dan (iii) Communication Board. Komite-komite tersebut telah dilengkapi dengan piagam-piagam sebagai panduan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Tata Kelola merupakan komite yang dipersyaratkan oleh POJK GCG, terdiri atas:

        • 3 (tiga) Komite di bawah Dewan Komisaris AJMI yakni: (a) Audit Committee; (b) Risk Monitoring Committee; dan (c) Integrated Governance Committee; dan
        • 5 (lima) Komite di bawah Direksi AJMI yakni: (a) Risk Management Committee; (b) Anti Money Laundering Committee; (c) Investment Committee;  (d) Product Steering Committee; dan (e) Integrated Risk Management Oversight Committee.

 

2)      Memperbaharui beberapa dokumen/pedoman/kebijakan:

a)      Mengungkapkan penerapan GCG dalam Laporan Tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015;

b)      Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan POJK GCG;

c)      Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah untuk Pencegahan Tindakan Pencucian Uang dan Pembiayaan Teroris; dan 

d)     Mengungkapkan secara berkala Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku.

 

Pada tahun 2015 ini, AJMI juga telah melakukan penilaian mandiri dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi didalam konglomerasi keuangan Manulife Indonesia dimana Manulife Indonesia secara terintegrasi mampu meningkatkan daya saing Manulife Indonesia di dalam pasar Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, AJMI telah melaksanakan penerapan tata kelola dengan baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

 

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara kolektif melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dengan mendahulukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a)     Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

b)     Kebijakan diambil secara terbuka kepada Direksi maupun para pemangku kepentingan.

c)     Kebijakan dilandasi oleh objektifitas serta perlakuan yang adil dan konsisten pada data dan informasi yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

 

Komisaris Independen

Perusahaan sedang dalam proses untuk memenuhi ketentuan mengenai jumlah dan kualifikasi dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK GCG.

Keanggotaan dan Komposisi

Terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014, komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan terakhir adalah sebagai berikut:

Nama / NameJabatan / PositionReferensi / Reference
Philip Hampden Smith
(PHS)
Presiden Komisaris / President CommissionerAkta Notaris Aryanti Artisari,
SH., M.Kn. No.46, tanggal 19 August 2014.,Deed No. 46 dated August 19th,
2014 made before Notary Aryanti Artisari, SH., M.Kn.
Ke Wing Siu (KS)Komisaris / Commissioner
Laksamana Sukardi (LS)Komisaris / Commissioner
Retno Anggraini Dharmayani Muljosantoso (RM)Komisaris / Commissioner
Jonathan Michiel Anthony Hekster (JT)Komisaris / Commissioner
Dr. Suyoto (ST)Komisaris Independen/ Independent Commissioner

 

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) dimana 6  (enam) kali dilakukan secara fisik dan 6 (enam) kali dilakukan dengan keputusan sirkuler, dengan daftar hadir sebagai berikut:


#

Tanggal / Date
Jumlah Kehadiran / Total Presence
PHSKSLSRMJTST

1

Jan 21, 2015

v

v

v

v

v

v

2

Feb 10, 2015

v

v

v

v

v

v

3

Mar 9, 2015

v

v

v

v

v

v

4

Apr 29, 2015

v

v

v

v

v

v

5

May 28, 2015

v

v

v

v

v

v

6

June 29, 2015

v

v

v

v

v

v

7

July 30, 2015

v

v

v

v

v

V

8

Aug 29, 2015

v

-

v

v

v

’-

9

Sep 28, 2015

v

v

v

v

V

v

10

Oct 1, 2015

v

v

v

v

v

v

11

Nov 25, 2015

v

-

v

v

v

v

12

Dec 10, 2015

v

v

v

v

-

v
%
100

80

100

100

90

90

 

Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Perusahaan telah membentuk komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, dimana di tahun 2015 ini sesuai dengan POJK GCG, Perusahaan telah memisahkan Komite Audit & Risk menjadi Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko, sehingga komite-komite penunjang Dewan Komisaris menjadi:

 

Komite Audit

Komite Audit bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Asuransi Indonesia dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

 

Komite Pemantauan Risiko

Komite Pemantauan Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan sistem manajemen risiko dan secara berkala melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

 

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalani fungsi pengawasannya sehubungan dengan tata kelola terintegrasi dalam Perusahaan serta dalam Konglomerasi Keuangan.

 

 

Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengurusan Perusahaan agar berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan rencana usaha yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. 

 

Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Terhitung sejak tanggal 22 Juli 2014, komposisi Direksi adalah sebagai berikut: 


Nama / Name

Jabatan / Position

Referensi / Reference

Christopher Franz Bendl (CB)

Presiden Direktur/ President Director

Akta Notaris Aryanti Artisari,
SH., M.Kn. No.46, tanggal 19 August 2014.

Deed No. 46 dated August 19th, 2014 made
before Notary Aryanti Artisari, SH., M.Kn.

Nelly Husnayati (NH)

Wakil Presiden Direktur/ Vice President Director

Sutikno Widodo Sjarif (SS)

Direktur/ Director

 

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2015, Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali,  dengan daftar hadir sebagai berikut:


#

Tanggal / Date
Jumlah Kehadiran / Total Presence
PHSKSLS

1

January 19, 2015

v

v

v

2

February 2, 2015

v

v

v

3

March 9, 2015

v

v

v

4

April 13, 2015

v

v

v

5

May 11, 2015

v

v

v

6

June 15, 2015

v

v

v

7

July 6, 2015

v

v

v

8

August 24, 2015

v

v

v

9

September 14, 2015

v

v

v

10

October 26, 2015

v

-

v

11

November 23, 2015

v

v

v

12

December 21, 2015

v

v

-
%
100

80

100

 

Komite-Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan telah membentuk komite-komite sebagai berikut:

 

Komite Investasi

Komite Investasi bertanggung jawab untuk menelaah dan mengawasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan strategi investasi untuk seluruh manajemen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Komite Pengawasan Manajemen Risiko

Komite Pengawasan Manajemen Resiko bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen resiko  yang meliputi pengawasan dan pembahasan permasalahan-permasalahan, proses dan prosedur-prosedur manajemen resiko. 

 

Komite Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering/ AML)

Komite AML bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (KYCP).

 

Komite Pengarahan Produk

Komite Pengarahan Produk bertanggung jawab untuk mengembangkan produk dan melaksanakan kampanye produk agar menghasilkan penjualan yang terdepan dan mengembangkan pengalaman perilaku nasabah.

 

Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Pengawasan Manajemen Risiko Terintegrasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi manajemen resiko secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

 

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perusahaan yang memiliki unit syariah telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi terkait tenaga ahli syariah.

 

Tugas dan Tanggung Jawab

DPS Perusahaan bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:

a.       Mengawasi dan memberi nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah;

b.       berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Nasabah;

c.        menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit enam kali dalam satu tahun.

 

Keanggotaan dan Komposisi DPS

DPS Perusahaan terdiri dari tiga anggota, dimana penunjukkan ketiganya telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui Surat Keputusan No.U-024/DSN-MUI/I2009 tanggal 22 Januari 2009, dengan komposisi sebagai berikut:

 


Nama / Name

Jabatan / Position

Referensi / Reference

Dr. H. Kamaen A. Perwataatmadja, MPA

Ketua DPS/ Chairman

Akta Notaris Aryanti Artisari,
SH., M.Kn. No.46, tanggal 19 August 2014.

Deed No. 46 dated August 19th,
2014 made before Notary Aryanti Artisari, SH., M.Kn.

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH

Anggota DPS/ Member

Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, FIIS

Anggota DPS/ Member

 

Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan melalui Departemen Legal & Compliance dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur telah membantu pelaksanaan GCG secara efektif di Perusahaan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Manajemen Perusahaan secara kolektif memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menentukan tujuan-tujuan Perusahaan, menyusun strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengembangkan struktur dan proses pengelolaan untuk penanganan terbaik atas risiko-risiko dalam pemenuhan seluruh tujuan tersebut melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan oleh manajemen dan unit kerja Audit Internal Perusahaan tersebut adalah melalui penerapan model "tiga baris pertahanan" (the three lines of defense).

Secara garis besar, model "tiga garis pertahanan" ini memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian (“garis”) yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yakni: i) Fungsi-fungsi yang memiliki dan mengelola risiko-risikonya, ii) Fungsi-fungsi yang memantau risiko-risiko, dan iii) Fungsi yang melakukan penilaian independen. Model “tiga garis pertahanan” Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Garis pertahanan pertama - Unit Bisnis Bisnis bertanggung jawab untuk risiko dalam unit mereka termasuk manajemen risiko dan pengawasan yang terkait. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan strategi bisnis mereka sejajar dengan filosofi, risk appetite dan budaya pengambilan risiko Perusahaan untuk mengevaluasi dan mengelola eksposur risiko secara seksama dan konsisten dengan kebijakan risiko dan standar praktek Perusahaan, dan untuk memberikan imbal hasil yang sepadan dengan tingkat risiko yang ditanggung. Hal ini didukung oleh manajer risiko global yang bertanggung jawab untuk desain dan pelaksanaan praktek mitigasi risiko yang konsisten dengan kebijakan Perusahaan dan strategi manajemen risiko tertentu.

2. Garis pertahanan kedua- Manajemen Risiko, Aktuaria, Keuangan, Kepatuhan ("kelompok") Kelompok ini memberikan pengawasan independen terhadap pengambilan risiko dan kegiatan mitigasi risiko. Karena Manulife adalah perusahaan global, kelompok ini memiliki akses ke seluruh kebijakan risiko perusahaan dan bidang fungsional perusahaan seperti manajemen risiko korporasi, aktuaria korporasi, keuangan korporasi, kepatuhan global, dan divisi resiko untuk mendukung pengawasan independen kelompok.

3. Ketiga garis pertahanan - Internal Audit Internal Audit memberikan analisis independen mengenai kontrol yang efektif dan tepat terhadap risiko yang melekat dalam bisnis, dan apakah program mitigasi risiko dan fungsi risiko pengawasan efektif dalam mengelola risiko. Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Komite Audit.

Kasus Litigasi

Sepanjang tahun 2015, baik Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, DPS, maupun seluruh karyawan Perusahaan tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.

 

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Entitas Utama dan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan Manulife telah membuat serta melaporkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglemerasi Keuangan Manulife Indonesia sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.